POSYANDU DAN POLINDES

POSYANDU

A. Pengertian Posyandu

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan profesional oleh petugas  sektor, serta non profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas usaha masyarakat sendiri. Posyandu dapat dikembangkan dari pos pengembangan balita, pos imunisasi, pos KB, pos kesehatan. Pelayanan yang diberikan posyandu meliputi: KB, KIA, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare serta kegiatan sektor lain.

Posyandu dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah mengadakan revitalisasi posyandu. Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu.

Kegiatan revitalisasi posyandu pada dasarnya meliputi seluruh posyandu dengan perhatian utamanya pada posyandu yang sudah tidak aktif/rendah stratanya (pratama dan madya) sesuai kebutuhan, posyandu yang berada di daerah yang sebagian besar penduduknya tergolong miskin, serta adanya dukungan materi dan non materi dari tokoh masyarakat setempat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan posyandu. Dukungan masyarakat sangat penting karena komitmen dan dukungan mereka sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan kegiatan posyandu.

Kontribusi posyandu dalam meningkatkan kesehatan bayi dan anak balita sangat besar, namun sampai saat ini kualitas pelayanan posyandu masih perlu ditingkatkan. Keberadaan kader dan sarana yang ada merupakan modal dalam keberlanjutan posyandu. Oleh karena itu keberadaan posyandu harus terus ditingkatkan sehingga diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri

B. Tujuan Posyandu

1. Menurunkan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR

3. Mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kemampuan hidup sehat.

5. Pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan penduduk dan geografis

6. Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk swakelola usaha-usaha kesehatan masyarakat.

C. Kegiatan Posyandu

Beberapa kegiatan diposyandu diantaranya terdiri dari lima kegiatan Posyandu (Panca Krida Posyandu), antara lain:

1) Kesehatan Ibu dan Anak

 Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak prasekolah

 Memberikan nasehat tentang makanan guna mancegah gizi buruk karena kekurangan protein dan kalori, serta bila ada pemberian makanan tambahan vitamin dan mineral

 Pemberian nasehat tentang perkembangan anak dan cara stimilasiny

 Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA.

2) Keluarga Berencana

 Pelayanan keluarga berencana kepada pasangan usia subur dengan perhatian khusus kepada mereka yang dalam keadaan bahaya karena melahirkan anak berkali-kali dan golongan ibu beresiko tinggi

 Cara-cara penggunaan pil, kondom dan sebagainya

3) Immunisasi

Imunisasi tetanus toksoid 2 kali pada ibu hamil dan BCG, DPT 3x, polio 3x, dan campak 1x pada bayi.

4) Peningkatan gizi

 Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat

 Memberikan makanan tambahan yang mengandung protein dan kalori cukup kepada anak-anak dibawah umur 5 tahun dan kepada ibu yang menyusui

 Memberikan kapsul vitamin A kepada anak-anak dibawah umur 5 tahun

5) Penanggulangan Diare

Lima kegiatan Posyandu selanjutnya dikembangkan menjadi tujuh kegiatan Posyandu (Sapta Krida Posyandu), yaitu:
1) Kesehatan Ibu dan Anak
2) Keluarga Berencana
3) Immunisasi
4) Peningkatan gizi
5) Penanggulangan Diare
6) Sanitasi dasar. Cara-cara pengadaan air bersih, pembuangan kotoran dan air limbah yang benar, pengolahan makanan dan minuman
7) Penyediaan Obat essensial.

D. Sasaran Posyandu

       Semua anggota masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, pasanga usia subur. Cakupan pelayanan sebaiknya sekitar 100 balita (120 KK) atau sesuai dengan kemampuan petugas setempat.

E. Lokasi dan Penyelenggaraan

       Berada di tempat yang mudah didatangi masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat seperti pos pelayanan yang sudah ada, rumah penduduk, balai kelurahan. Prioritas dibentuk ditempat yang rawan dibidang gizi, kesehatan lingkungan. Pelayanan KB  kesehatan direncanakan dan dikembangkan oleh kader bersama kepala desa/ lurah LKMD (seksi KB, kesehatan dan PKK), tokoh masyarakat, pemuda, dll dengan bimbingan tim pembinaan LKMD tingkat kecamatan.

F. Syarat terbentuknya Posyandu

Posyandu dibentuk dari pos-pos yang telah ada seperti:
1) Pos penimbangan balita
2) Pos immunisasi
3) Pos keluarga berencana desa
4) Pos kesehatan
5) Pos lainnya yang dibentuk baru.

Pengaturan

Meja I : pendaftaran dan penyuluhan

Meja II:

·         Penimbangan bayi dan balita

·         Pelayanan ibu menyusui , ibu hamil, PUS

Meja III: pengisian KMS

Meja IV:

·         Penyuluhan perorangan pada ibu hamil, menyusui, PUS

Meja V: pelayanan KB kesehatan

·         Imunisasi

·         Pemberian vitamin A

·         Pembagian pil

·         Konsultasi KB

Alasan Pendirian Posyandu
Posyandu didirikan karena mempunyai beberapa alasan sebagai berikut:
1) Posyandu dapat memberikan pelayanan kesehatn khususnya dalam upaya pencegahan penyakit dan PPPK sekaligus dengan pelayanan KB.
2) Posyandu dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap upaya dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana.
Penyelenggara Posyandu
1) Pelaksana kegiatan, adalah anggota masyarakat yang telah dilatih menjadi kader kesehatan setempat dibawah bimbingan Puskesmas
2) Pengelola posyandu, adalah pengurus yang dibentuk oleh ketua RW yang berasal dari keder PKK, tokoh masyarakat formal dan informal serta kader kesehatan yang ada di wilayah tersebut.

POLINDES

A. Pengertian Polindes

Merupakan salah satu bentuk UKBM (Usaha Kesehatan Bagi Masyarakat) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan KIA-KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan Bidan.

Suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesmas untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) dikelola oleh bidan desa (bides) bekerjasama dengan dukun bayi dibawah pengawasan dokter puskesmas setempat.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud nyata bentuk peran serta masyarakat didalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk KB di desa.

Kajian makna polindes

a. Polindes merupakan salah satu bentuk PSM dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan KIA, termasuk KB di desa.

b. Polindes dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut.

c. PSM dalam pengembangan polindes dapat berupa penyediaan tempat untuk pelayanan KIA (khususnya pertolongan persalinan), pengelolaan polindes, penggerakan sasaran dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas bidan di desa.

d. Peran bidan desa yang sudah dilengkapi oleh pemerintah dengan alat-alat yang diperlukan adalah memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat di desa tersebut.

e. Polindes sebagai bentuk PSM secara organisatoris berada di bawah seksi 7 LKMD, namun secara teknis berada di bawah pembinaan dan pengawasan puskesmas.

f. Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes dapat berupa ruang/kamar untuk pelayanan KIA, termasuk tempat pertolongan persalinan yang dilengkapi dengan sarana air bersih.

g. Tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan tempat serta dukungan opersional berasal dari masyarakat, maka perlu diadakan kesepakatan antara wakil masyarakat melalui wadah LKMD dengan bidan desa tentang pengaturan biaya operasional dan tarif pertolongan persalinan di polindes.

h. Dukun bayi dan kader posyandu adalah kader masyarakat yang paling terkait.

Fungsi polindes

a. Sebagai tempat pelayanan KIA-KB dan pelayanan kesehatan lainnya.

b. Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan konseling KIA.

c. Pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan Polindes

a. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan KIA-KB termasuk pertolongan dan penanganan pada kasus gagal.

b. Meningkatnya pembinaan dukun bayi dan kader kesehatan.

c. Meningkatnya kesempatan untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan bagi ibu dan keluarganya.

d. Meningkatnya pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan bidan.

C. Kegiatan Polindes

a. Memeriksa kehamilan, termasuk memberikan imunisasi TT pada bumil dan mendeteksi dini resiko tinggi kehamilan.

b. Menolong persalinan normal dan persalinan dengan resiko sedang.

c. Memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas dan ibu menyusui.

d. Memberikan pelayanan kesehatan neonatal, bayi, anak balita dan anak pra sekolah, serta imunisasi dasar pada bayi.

e. Memberikan pelayanan KB.

f. Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pada kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi baik ibu maupun bayinya.

g. Menampung rujukan dari dukun bayi dan dari kader (posyandu, dasa wisma).

h. Merujuk kelainan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

i. Melatih dan membina dukun bayi maupun kader (posyandu, dasa wisma).

j. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil dan anak serta peningkatan penggunaan ASI dan KB.

k. Mencatat serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada puskesmas setempat.

D. Sasaran Polindes

 Bayi berusia kurang dari 1 tahun

 Anak balita usia 1 sampai dengan 5 tahun

 Ibu hamil

 Ibu menyusui

 Ibu nifas

 Wanita usia subur.

 Kader

 Masyarakat setempat.

E. Syarat Terbentuknya Polindes

a. Tersedianya bidan di desa yang bekerja penuh untuk mengelola polindes.

b. Tersedianya sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidan, antara lain bidan kit, IUD kit, sarana imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil, timbangan, pengukur Tinggi Badan, Infus set dan cairan D 5 %, NaCl 0,9 %, obat - obatan sederhana dan uterotonika, buku-buku pedoman KIA, KB dan pedoman kesehatan lainnya, inkubator sederhana.

c. Memenuhi persyaratan rumah sehat, antara lain penyediaan air bersih, ventilasi cukup, penerangan cukup, tersedianya sarana pembuangan air limbah, lingkungan pekarangan bersih, ukuran minimal 3 x 4 m².

d. Lokasi mudah dicapai dengan mudah oleh penduduk sekitarnya dan mudah dijangkau oleh kendaraan roda 4.

e. Ada tempat untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan postpartum minimal 1 tempat tidur.

 

Daftar Pustaka

Ambarwati,Eny Retna. 2009.Asuhan Kebidanan Komunitas.Yogyakarta: Nuha Medika

Dra Suryana, 1996. Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK : EGC, Jakarta

DESA SIAGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota. Target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 80% desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Mengingat waktu untuk mencapai target tersebut sekitar empat tahun lagi, padahal saat ini terdapat 75.410 desa dan kelurahan, untuk itu perlu dilaksanakan Akselerasi percepatan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Salah satu dari sejumlah urusan wajib tersebut adalah penanganan bidang kesehatan. Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Bahkan tidak hanya pihak pemerintah, pihak-pihak lainpun, yaitu organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain, besar perannya dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan.

Desa Siaga merupakan upaya strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals). Lima dari delapan tujuan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit lainnya, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dalam rangka peningkatan kualitas Desa Siaga, maka perlu sosialisasi dan gerakan-gerakan secara nyata Desa Siaga guna mengakselerasi pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Misalkan dengan perlombaan RW siaga, Desa Siaga, Kecamatan Siaga dan sejenisnya. Mengingat sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa Desa Siaga Aktif yang dimaksud tersebut juga termasuk Kelurahan Siaga Aktif. Oleh karena itu, Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1529/MENKES/SK/X/2010 diharapkan sudah menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam rangka akselerasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Gerakan dan pembinaan Desa Siaga sebenarnya dimulai sejak tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Dan hasil evaluasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2009, bahwa dari 75.410 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia tercatat 42.295 (56,1%) desa dan kelurahan telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga.

Namun demikian, belum semua Desa dan Kelurahan Siaga tersebut mencapai kondisi Siaga Aktif yang sesungguhnya, dimana suatu desa atau sebutan lain yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan data kesehatan selama tiga tahun terakhir sejak diluncurkan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tahun 2006 tersebut dalam Data Profil Kesehatan baik tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, maka tidak ada data maupun grafik yang menyebutkan adanya jumlah atau cakupan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah masih menjadi urusan wajib atau tidak. Jika masih sebagai urusan atau program wajib bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten atau Kota dari Pemerintah Pusat maka terlihat adanya kelalaian yang menyebabkan hingga tidak adanya monitoring dan evaluasi atau pemantauan yang terlihat secara tahunan yang sesunguhnya menjadi kunci besar pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Sebagai solusi dan konsistensi guna melaksanakan urusan wajib yang menjadi kunci pencapaian MDGs khususnya didaerah tersebut, sebaiknya pemantauan hasil perkembanganya perlu dicantumkan dalam laporan/profil tahunan Puskesmas, Kecamatan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian upaya pencapaian Desa dan Kelurahan Siaga Aktif untuk mewujudkan Visi Indonesia yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dapat dievaluasi bersama dan terukur yang tentunya diikuti dengan adanyaupaya kuantitas dan kualitas kegiatan dan sumber daya untuk mencapai Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

1.2 Tujuan

            a.tujuan umum

            Untuk mengetahui peran dan fungsi desa siaga dalam mencapai program MDGs melalui paran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan mampu ber PHBS.

            b.tujuan khusus

            1.Di ketahui pengertian desa siaga

            2.Di ketahui bentuk dari pelayanan yang di lakukan oleh desa siaga

            3.Bagaiman uapaya tercapainya program MDGs

            4.Untuk menurunkan AKI dan AKA

1.3 Rumusan Masalah

            Bagaimana  peran dan fungsi desa siaga yang ada di komunitas sehingga tercapainya program MDGs dalam menurunkan AKI dan AKA sehingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Desa Siaga

konsep yang secara formal diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesiagaan penduduk desa dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk kejadian wabah (KLB). Menurut SK Menkes No. 564/SK/ VIII/ 2006, elemen utama Desa Siaga sbb :

1. Pendirian Poskesdes
2. Penempatan tenaga professional minimal Bidan,
3. Pemberdayaan masyarakat dengan melatih kader Desa Siaga.
4. Peran serta masyarakat dilaksanakan melaui kegiatan SMD dan MMD (participative planning and implementation).Melalui mekanisme ini masyarakat akan melakukan identifikasi masalah kesehatan sekaligus merencanakan dan melaksanakan intervensi yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

 Inti dari kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

Untuk menuju Desa Siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya masyarakat yang ada dewasa ini seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sahat, Siap-Antar-Jaga, dan lain-lain sebagai embrio atau titik awal pengembangan menuju Desa Siaga. Dengan demikian, mengubah desa menjadi Desa Siaga akan lebih cepat bila di desa tersebut telah ada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

2.1.1 Pengertian Desa Siaga

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.

Desa yang dimaksud di sini dapat berarti Kelurahan atau negeri atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

2.1.2 Tujuan Desa Siaga

Tujuan dari dibentuknya Desa Siaga adalah:

                   Mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.

             Menyiapsiagakan masyarakat untuk menghadapi masalah kesehatan

                   Memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2.1.3 Sasaran dan Kriteria Pengembangan Desa Siaga

a.Sasaran

Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

            a.Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta perduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya.

            b.Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda; kader; serta petugas kesehatan.

            c. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b.Kriteria

Sebuah desa telah menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa.

2.2 Program-program yang Terdapat Dalam Desa Siaga

Inti dari kegiata Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

Untuk menuju Desa Siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya masyarakat yang ada dewasa ini seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sahat, Siap-Antar-Jaga, dan lain-lain sebagai embrio atau titik awal pengembangan menuju Desa Siaga. Dengan demikian, mengubah desa menjadi Desa Siaga akan lebih cepat bila di desa tersebut telah ada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

1.Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Dalam Desa Siaga

a.Pengertian Poskendes

Poskesdes adalah upaya UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah.

Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

b.Kegiatan Poskendes

Poskesdes diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, sekurang-kurangnya:

             Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, dan faktor-faktor resikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.

             Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor resikonya (termasuk kurang gizi).

             Kesiapsiagaan dan penanggualangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.

             Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya.

                   Kegiatan-kegiatan lain, yaitu promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, dan lain-lain, merupakan kegiatan pengembangan.

Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai coordinator dan UKBM-UKBM tersebut.

c.Sumber Daya Poskendes

Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan), dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang kader.

Untuk menyelenggarakan Poskesdes harus tersedia sarana fisik bangunan, perlengkapan, dan peralatan kesehatan. Guna kelancaran komunikasi dengan masyarakat dan dengan sarana kesehatan (khususnya Puskesmas), Poskesdes seyogyanya memiliki juga sarana komunikasi (telepon, ponsel, atau kurir).

Pembangunan saranan fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu dengan urutan alternative sebagai berikut:

            a.Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada menjadi Poskesdes.

            b.Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu misalnya Balai RW, Balai Desa, Bali Pertemuan Desa, dan lain-lain.

            c.Membangun baru, yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donator, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

2.3.Pelaksanaan Desa Siaga

                  a.Persiapan

Dalam tahap persiapan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

-          Pusat:

                   Penyusunan pedoman.

                   Pembuatan modul-modul pelatihan.

                   Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pelatih atau Training of Trainers (TOT).

-          Provinsi:

                   Penyelenggaraan TOT (tenaga kabupaten / Kota).

-          Kabupaten / Kota:

                   Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan.

                   Penyelenggaraan pelatihan kader.

                  b.Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

-          Pusat:

                   Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain.

-          Provinsi:

                   Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain.

-          Kabupaten / Kota:

                   Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain.

                   Penyiapan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam rangka penanggulangan KGD

-          Kecamatan:

                   Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga.

                  c. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

-          Pusat:

                   Memantau kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan pengembangan Desa Siaga.

-          Provinsi:

                   Memantau kemajuan pengembangan Desa Siaga.

                   Melaporkan hasil pemantauan ke pusat.

-          Kabupaten / Kota:

                   Memantau kemajuan pengembangan Desa Siaga.

                   Melaporkan hasil pemantauan ke Provinsi.

-          Kecamatan:

                  Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS).

                   Melaporkan pengembangan ke Kabupaten /Kota.

                  d.Pendekatan Pengembangan Desa Siaga

Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan membantu / memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi (pengorganisasian masyarakat), yaitu dengan menempuh tahap-tahap:

                  Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah.

                   Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

                   Menetapkan alternative pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakannya.

                   Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan.

Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaanya, namun secara garis besar langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

                   Pengembangan Tim Petugas

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan pada petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Keluaran (output) dan langkah ini adalah para petugas yang memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu tim untuk melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan masyarakat.

                   Pengembangan Tim di Masyarakat

Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga.

Dalam langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber dana yang lain, sehingga pembangunan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga.

Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan moral, dukungan financial atau dukungan material, sesuai kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan masyarakat di bidang kesehatan seperti Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga-lembaga ini diikut sertakan dalam setiap persemuan dan kesepakatan.

                   Survei Mawas Diri

Survey Mawas Diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar pemuka-pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Survey ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demiian, mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka.

Keluaran atau output dan SDM ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut, termasuk dalam rangka membangun Poskesdes.

                  Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Tujuan penyelenggaraaan musyawarah masyarakat desa (MMD) ini adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, diakitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga.

Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia usaha yang mau mendukung pengembangan Desa Siaga dan kelestariannya (untuk itu diperlukan advokasi).

Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, utamanya dalah daftar masalah kesehatan, data potensial, serta harapan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, dukungan dan kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing individu / institusi yang diwakilinya, serta langkah-langkah solusi untuk pembangunan Poskesdes dan pengembangan masing-masing Desa Siaga.

            e. Pelaksanaan Kegiatan

Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

                  Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga

Pemilihan pengurus dan kader Desa Siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pemimpin formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

                  Orientasi / Pelatihan Kader Desa Siaga

Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi / pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman orientasi / pelatihan yang berlaku. Materi orientasi / pelatihan yang berlaku. Materi orientasi / pelatihan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga (sebagaiman telah dirumuskan dalam Rencana Operasional). Yaitu meliputi pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan Poskesdes, pengembangan dan pengelolaan UBKM lain, serta hal-hal penting terkait seperti kehamilan dan persalinan sehat, Siap-Antar-Jga, Keluarga Sadar Gizi, Posyandu, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP), kegawatdaruratan sehari-hari, kesiap-siagaan bencana, kejadian luar biasa, warung obat desa (WOD), dversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, PHS, dan lain-lain.

                  Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain

Dalam hal ini, pembangunan Poskesdes bisa dikembangkan dari Polindes yang sudah ada.

Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja tentang alternative lain pembangunan Poskesdes. Dengan demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan , membangun baru dengan fasilitas dari pemerintah, membangun baru dengan bantuan dari donator, membangun baru dengan swadaya masyarakat, atau memodifikasi bangunan lain yang ada.

Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang / tidak aktif.

                  Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga

Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawat-daruratan dan bencana, pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB., penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat menuju KADARZI dan PHBS, penyehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dasar (bila diperlukan). Selain itu, diselenggarakan pula pelayanan UKBM-UKBM lain seperti Posyandu dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku.

Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral.

                  f.Pembinaan dan Peningkatan

Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumber daya, maka untuk memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Perwujudan dan pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau Temu Jejaring antar Desa Siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan program-program pembangunan yang bersasaran Desa.

Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upay-upayauntuk memenuhi kebutuhan para kader agar tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologinya harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitasnya. Sedangkan kader-kader yang masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian gaji / intensif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha.

Untuk dapat melihat perkembangan Desa Siaga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan itu, kegiatan-kegiatan di Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya dalam Buku Register UKBM (contohnya: kegiatan Posyandu dicatat dalam buku Register Ibu dan Anak Tingkat Desa atau RIAD dalam Sistem Informasi Posyandu).

2.4 Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait

*Peran Jajaran Kesehatan

                  a. Peran Puskesmas

Dalam rangka pengembangan Desa Siaga, Puskesmas merupakan ujung tombak dan bertugas ganda yaitu sebagai penyelenggara PONED dan penggerak masyarakat desa. Namun demikian, dalam menggerakkan masyarakat desa, Puskesmas akan dibantu oleh Tenaga Fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang telah dilatih Provinsi.

Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut:

             Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

            Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

             Memfasilitasi pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes.

             Melakukan monitoring Evaluasi dan pembinaan Desa Siaga.

                  b. Peran Rumah Sakit

Rumah Sakit memegang peranan penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu, dalam hal ini peran Rumah Sakit adalah:

                   Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

                   Melaksanakan bimbingan teknis medis , khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga.

                   Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana.

              c. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

Sebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah Sakit, peran Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota meliputi:

                   Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat  Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

                  Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat.

                  Merevitalisasi Rumah Sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit.

                  Merekrut / menyediakan calon-calaon fasilitator untuk dilatih menjadi Fasilitator Pengembangan Desa Siaga.

                   Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader.

                   Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

                  Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

                  Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga.

                  d.Peran Dinas Kesehatan Provinsi

Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Provinsi berperan:

                   Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

                  Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan teknis, dan cara-cara lain.

                  Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling, kunjungan rumah, dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan, dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

                   Menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Pengembangan Desa Siaga dengan metode kalakarya (interrupted training).

                  Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

                  Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

                  Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga.

                  e. Peran Departemaen Kesehatan

Sebagai aparatur tingkat Pusat, Departemaen Kesehatan berperan dalam:

                  Menyusun konsep dan pedoman pengembangan Desa Siaga, serta mensosialisasikan dan mengadvokasikannya.

                   Memfasilitasi revitalisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, serta Posyandu dan UKBM-UKBM lain.

                  Memfasilitasi pembangunan Poskesdes dan pengembangan Desa Siaga.

                   Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi / pelaporan, serta sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana berbasis masyarakat.

                  Memfasilitasi ketersediaan tenaga kesehatan untuk tingkat desa.

                   Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT).

                  Menyediakan dana dan dukungan sumber daya lain.

                   Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

Peran Pemangku Kepentingan Terkait

Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-sunsur organisasi / ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, PKK, LSM, dunia usaha, swasta dan lain-lain, diharapkan berperan aktif juga di semua tingkat administrasi.

                  a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah

                  Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga.

                  Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan Poskesdes / Puskesmas / Pustu dan berbagai UBKM yang ada (Posyandu, Polindes, dan lain-lain).

                  Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Desa Siaga secara teratur dan lestari.

                  b.Tim Penggerak PKK

                  Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan UBKM di Desa Siaga (Posyandu dan lain-lain).

                   Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatka UBKM yang ada.

                  Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi dan PHBS.

                  c.Tokoh Masyarakat

                   Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa Siaga.

                   Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga.

                   Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa Siaga.

                  d.Organisasi Kemasyarakatan / LSM / Dunia Usaha / Swastas

                   Beperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga.

                   Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga.

2.5 Indikator Keberhasilan Desa Siaga

Keberhasilan upaya Pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari empat kelompok indikatornya, yaitu: indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak.

Adapun uraian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

                  a. Indikator Masukan

Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut:

                   Ada / tidaknya Forum Masyarakat Desa.

                   Ada / tidaknya Poskesdes dan sarana bangunan serta perlengkapannya.

                   Ada / tidaknya UBKM yang dibutuhkan masyarakat.

                   Ada / tidaknya tenaga kesehatan (minimal bidan).

                  b.Indikator Proses

Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal berikut:

                  Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa.

                  Berfungsi / tidaknya Poskesdes.

                  Berfungsi / tidaknya UBKM yang ada.

                  Berfungsi /tidaknya Sistem Kegawatdaruratan &Penanggulangan KGD

                  Berfungsi / tidaknya Sistem Surveilans berbasis masyarakat.

                  Ada / tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS.

                  c.Indikator Keluaran

Indikator keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator keluaran terdiri atas hal-hal berikut:

                   Cakupan pelayanan kesehatan dasar Poskesdes.

                   Cakupan pelayanan UBKM-UBKM lain.

                   Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan.

                   Cakupan rumah tangga yang mendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS.

                  d. Indikator Dampak.

Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar dampak dan hasil kegiatan di Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator dampak terdiri atas hal-hal berikut:

                   Jumlah penduduk yang menderita sakit.

                   Jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa.

                   Jumlah ibu yang melahirkan dan meninggal dunia.

                   Jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia.

                   Jumlah balita dengan gizi buruk.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk

mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

Inti dari kegiata Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

3.2 Saran

Terwujudnya Desa Siaga tentunya menjadi harapan kita bersama, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan agar para pembaca tidak hanya sekedar tahu tentang Desa Siaga, namun juga akam melakukan perubahan sesuai dengan tingkat kemampuannya untuk merealisasikan Desa siaga

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI. 2006. Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes. Jakarta: Depkes RI.

Depkes RI. 2006. Promosi Kesehatan. Jakarta: Depkes RI.

Depkes RI. 2006. Pengamatan Epidemiologi Sederhana. Jakarta: Depkes RI.

Depkes RI. 2002. Pendekatan Kmasyarakatan. Jakarta: Depkes RI.

Depkes RI. 2006. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Pusat Promosi Kesehatan. Jakarta: Depkes RI.

http://www.google.co.id/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fcatatanetja.wordpress.com...